Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo memaparkan bahwa ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Bali terkait penghitungan kontribusi kepada Provinsi Bali, akibat dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berwisata ke Pulau Dewata itu. Pasalnya, dari banyaknya kunjungan wisman itu, Provinsi Bali tidak merasakan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Walaupun di Bali Bandara International ini cukup banyak wisatawannya, tapi tidak ada pemasukan yang masuk kepada Pemerintah Daerah Bali. Demikian juga dengan hotel-hotel yang ada itu sebagian besar penanaman modal asing yang pajaknya memang ada di Jakarta,” kata Andreas di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Bali dan mitra kerja terkait di Bali, Senin (30/7/2018).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti masalah penerimaan perpajakan yang sepanjang tiga tahun terakhir hanya mencapai 85 persen. Menurut paparan Pemprov Bali pada rapat tersebut akan ada extra effort yang mereka lakukan. Sehingga diharapkan di tahun 2018 itu akan tercapai, terutama kerja sama mereka dengan Dirjen Bea Cukai, untuk sharing data.

“Terutama kalau di Bali ini kan banyak untuk cukainya itu dari minuman beralkohol ya. Nah sharing data itu akan mereka lakukan,” ungkap politisi dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar juga sepakat bahwa kontribusi cukai terbesar di Bali berasal dari produk minuman beralkohol. Wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Provinsi Bali juga meliputi Provinsi Nusa Tenggara (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih ditopang oleh industri pertambangan.

“Tetapi di Bali, cukainya hampir selalu di atas daripada target. Saya kira positif bahwa memang Bali sudah memberikan kontribusi yang memadai untuk cukai. Tidak hanya untuk daerah, tapi juga untuk kontribusi secara nasional,” ungkap Politisi Partai Gerindra tersebut.

Willgo juga menyoroti Dana Desa di Bali yang saat ini berjumlah sekitar Rp619 miliar. Dimana menurutnya, hal tersebut sudah bisa memberikan dampak positif terkait dengan pertumbuhan desa.

“Termasuk juga pencipta lapangan pekerjaan, saya kira ini hal positif terkait Dana Desa di Bali,” tutup politisi dapil NTB itu. (ndy/sf)